Menurut Dinas Pendidikan dan Olahraga, sekitar 700 anak di Kabupaten Pandeglang, Banten, telah drop out atau putus sekolah selama berada di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Sekitar 700 siswa, atau sekitar 1,5 persen dari total 49 ribu siswa di tingkat SMP, telah mengalami drop out menurut Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang Sutoto pada hari Jumat saat melakukan konfirmasi di Pandeglang.
Dalam situasi ini, Pemerintah Kabupaten Pandeglang sedang berupaya menyusun konsep untuk peraturan bupati yang akan mengatasi masalah anak putus sekolah. Ini adalah langkah penting untuk menangani kondisi ini dan memberikan solusi yang tepat.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pandeglang sedang mempersiapkan draf peraturan bupati mengenai gerakan “sarerea lulus sekolah”.
Sebagai solusi untuk permasalahan putus sekolah dan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pandeglang bergabung dalam sebuah gerakan. Gerakan ini bertujuan untuk mendukung seluruh siswa di wilayah tersebut agar dapat menikmati pendidikan yang berkualitas.
Sutoto mengatakan bahwa pembentukan ini akan melibatkan beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, termasuk Dinas Sosial, dinas yang menangani perlindungan anak, dan Baznas sebagai mitra. Dinas Pendidikan juga akan menjadi leading sector dalam hal ini.
Berdasarkan penelitian, Mayoritas kasus drop out anak diakibatkan oleh faktor sosial budaya, seperti pengalaman bullying, pelecehan seksual, dan ajakan untuk pindah ke pesantren salafi atau madrasah.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi semua anak di wilayah tersebut.
Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan pihak-pihak lainnya, diharapkan masalah ini dapat dikurangi dan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan berkualitas dan berkelanjutan,” kata Sutoto.